KAMPUNG BARU- Reje Takengon Barat, Lut Tawar, Aceh Tengah, Zakaria mengakui masih tidak adanya singkronisasi antara pihaknya selaku aparatur kampung dengan PPS di lapangan.
“Ketika ada yang bertanya bagaimana perkembangan pemilu, apa tahapanya, apa kendalanya, kami sampaikan silakan tanya ke PPS,” sebut Zakaria.
Hal itu disampaikan Zakaria ketika tim Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah, Kecamatan Lut Tawar dan Desa Takengon Barat, melakukan patroli duduk bersama di kantor Reje Takengon Barat, Jumat (26/05/2023).
Kepada tim patroli dihadapan PPS (Panitia Pemungutan Suara) Desa Takengon Barat, Reje Zakaria mengakui pada Pemilu kali ini koordinasinya lemah bila dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya.
Perangkat desa tidak dibekali dengan pengetahuan tentang pemilu, apa tahapanya, bagaimana koordinasi di lapangan ketika ada masalah, dan ada kesan seluruh kegiatan Pemilu ini ditangani oleh PPS.
“Kami juga tidak ada perintah dari atasan baik dari Camat maupun Bupati tentang apa kegiatan kami, apa yang harus kami lakukan dalam rangka menyukseskan Pemilu,” jelas Reje Zakaria.
Seharusnya, minimal, pinta reje, aparatur kampung itu tahu apa apa saja yang harus mereka lakukan dalam menyukseskan pemilu, namun karena tidak adanya koordinasi yang baik, pihak desa menyerahkan semua persoalan di lapangan kepada PPS desa.
Menanggapi hal itu, tim patroli kawal hak pemilu yang dipimpin dari Panwaslu Aceh Tengah mengangapi dan memberikan masukan untuk menyelesaikan miskomunikasi ini.
Pihaknya juga akan menyampaikan hal itu dalam beberapa agenda pertemuan dan pihak terkait, agar keterlibatan para reje, aparatur kampung dapat maksimal dalam menyukseskan Pemilu.
Tim Patroli Kawal Hak Pemilih ini yang hadir ke kantor Reje Takengon Barat; Maryeni Kordiv Hukum pencegahan partisipasi masyarakat dan humas. Darmawan Putra Kordiv Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian sengketa dari Panwaslih Aceh Tengah.
Tampak juga hadir Panwascam Lut Tawar, Firdaus dan Rusdi, Afrilia Istia Devi, dan Panwas Desa, Rizki Afrizal. Sementara dari PPS Desa Takengon Barat turut hadir; Hafidhulazi, Siti Zuhra dan Maria Ulva.
Dalam pertemuan yang penuh keakraban itu turut juga disaksikan Sekteratis Kampung Takengon Barat, Novendra Gunawan, para Kaur dan operator Web Kampung.
Pada kesempatan itu Maryeni menyampaikan, tim yang turun kelapangan ini untuk melihat dan mendapatkan data langsung bagaimana tertibnya administrasi pada Pemilu ini.
Tertib administrasi, apakah ada pemilih yang terlewatkan, meninggal namun masih ada namanya masuk, atau pemilih dalam satu KK namun berbeda TPS. Pada intinya hak pilih dari pemilih itu yang harus dijaga.
“Apakah pengumuman yang ditempelkan oleh petugas PPS ada dikonflin masyarakat, apalagi mengingat moblitas warga Takengon barat selama ini tinggi. Mereka yang masuk dan keluar dari kampung ini silih berganti untuk menetap,” jelas Maryeni.
Menurutnya, Takengon Barat harus benar benar siap dengan keadaan ini, apalagi desa ini dinobatkan sebagai kampung demokrasi di Aceh Tengah, tentunya pelaksanaan Pemilu di sini harus sukses, berbagai kendala yang didapatkan dilapangan harus diselesaikan dengan baik.
Demikian dengan Darwan, pada kesempatan itu menyampaikan, agar sekiranya ada persoalan apapun dilapangan bangunlah komunikasi yang baik, adanya koordinasi, serta diselesaikan persoalan sesuai dengan ketentuan.
Dari pertemuan ini, ke depanya koordinasi antara penyelenggara KIP Aceh Tengah melalui PPS di lapangan, akan berupaya membangun koordinasi yang baik, sehingga tidak ada kesan aparatur kampung di sana hanya sebagai penonton dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
“Ini kerja kita semuanya, bukan hanya tugas PPS, semoga ke depanya adanya koordinasi yang baik, namun sebagai hablulminanas, kami sudah memberikan sebatas kemampuan kami,” sebut Reje Zakaria.
Dalam pertemuan menjelang Jumat ini, petugas PPS Takengon Barat, Hafidhulazi, Siti Zuhra dan Maria Ulva, menjanjikan akan menyampaikan hasil pertemuan itu kepada pihak atasanya, baik PPK dan KIP, agar adanya koordinasi yang baik dengan aparatur kampung.