Kampung ini dikenal dengan mobilitas penduduknya yang tinggi. Letaknya arah barat daya dari Pendopo Aceh Tengah, dikenal dengan sebutan Kampung Baru, walau secara administrasi pemerintah disebut Takengon Barat.
Kampung dikecamatan Lut Tawar ini sudah dinobatkan menjadi kampung pilot project demokrasi pengawasan partisipatif. Pengukuhan kampung demokrasi ini berlangsung Senin (25/10/2021) di gedung Ummi, Pendopo Aceh Tengah.
Mengapa kampung Takengon Barat dinobatkan sebagai kampung demokrasi? Panwaslih Aceh Tengah sudah memberikan penilaian hingga Kampung Baru ini menjadi Kampung demokrasi. Di Aceh hanya ada 5 kampung demokrasi sebagai pilot project Panwaslih.
Menurut Ketua Panwaslih Aceh Tengah, Vendio Ellafdi, SE, AK, ketika dilakukan lounching kampung demokrasi, dihadapan Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar menjelaskan, mengapa pihaknya menentukan pilihan kepada Takengon Barat.
Menurut Vendio, kampung Demokrasi diharapkan sebagai media edukasi, wadah sosialisasi, tempat berbagi ilmu, serta meningkatkan pengetahuan pengawasan pemilu guna menciptakan masyarakat pengawas yang berintegritas.
Serta, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang pengawasan bagi masyarakat yang nantinya diharapakn dapat meningkatkan partisipasi masyarakat ikut mengawasi baik dalam Pemilu, Pemilihan maupun Pildes.
Kampung demokrasi merupakan salah satu bentuk program yang masuk ke dalam Rencana Strategis Bawaslu RI Tahun 2020-2024. Panwaslih Aceh Tengah menetapkan 1 kampung dari 295 kampung yang ada di Kabupaten Aceh Tengah menjadi pilot project kampung demokrasi.
Beberapa pertimbangan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah memilih Desa Takengon Barat Kecamatan Lut Tawar menjadi piloting project Kampung Demokrasi sebagai berikut;
- Mobilitas penduduk yang sangat tinggi berpotensi tingginya jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih.
2.Masyarakat yang berpendidikan rendah sangat tinggi dan adanya 62% kepala keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, berpotensi munculnya money politik pada Pemilu, Pemilihan Kepala Daerah dan Pilkades.
3.Letak desa yang strategis berpotensi munculnya konflik kepentingan dengan banyaknya keberagaman etnis kelompok yang muncul berpotensi untuk dipengaruhi.
4.Ada sejumlah 101 Pemilih (18,3 %) dari 552 Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019.
Ahirnya pihak Panwaslih mendata bagaimana sebenarnya Takengon Barat, sehingga dipilih menjadi kampung pilot project demokrasi. Di Takengon barat dari 896 penduduk di sana, ada 54 persen warganya yang tidak sekolah atau 483 jiwa. SD 14,5% atau 130 jiwa, SLTP 11,7% (105 jiwa), SLTA 10.9% (98 jiwa) dan Diploma/Sarjana 8,9% atau 80 jiwa.
Sementara warga di sana didominasi oleh pedagang yang jumlahnya mencapai 180 jiwa, petani 70, buruh/tukang 60, pegawai PNS, TNI, Polisi, 10 jiwa, ibu rumah tangga 80 jiwa, sementara yang belum memiliki pekerjaan 25 jiwa.
Selain itu, Penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan, masyarakat Takengon Barat berjumlah 209 KK. Masyarakat kurang mampu sebanyak 130 KK terdiri dari a. Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak 71 KK.
- penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 17 KK. c. Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 14 KK. d. Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) 28 KK. Masyarakat mampu sebanyak 79 KK.
Vendio dalam paparanya juga menjelaskan tujuan Jangka Pendek dari penobatan Takengon Barat sebagai kampung demokrasi:
- Adanya pemahaman bersama terhadap program kampong Demokrasi antara Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Pemerintah Kecamatan Lut Tawar dan Kampung Takengon Barat.
- Adanya peningkatan pemahaman tugas dan kewajiban penyelenggara pemilihan khususnya tentang pengawasan dan penanganan serta penyelesaian pelanggaran dan sengketa Pemilihan Kepala Desa/Kampung.
- Adanya MoU antara Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Serta MoA degan Dinas/Camat Lut Tawar dan Kampung Takengon Barat terkait pengembangan SDM dan peningkatan kualitas demokrasi di Kabupaten Aceh Tengah.
Tujuan Jangka Panjang
- Meningkatnya pengawasan partisipatif masyarakat Desa Takengon Barat terhadap Pemilu, Pemilihan dan Pildes serta meningkatkan pemahaman Aparat Kampung , Camat dan Mukim dalam penanganan dugaan pelanggaran dan penanganan sengketa.
- Masyarakat dapat memahami tentang hak dan kewajibannya di dalam proses pemilihan baik Pemilihan Kepala Desa/Kampung, Pemilihan Aparatur Kampung.
- Pihak pihak terkait dalam proses pemilihan mengetahui , memahami dan menjalankan tufoksinya
- Terselenggaranya Pemilu, Pemilihan dan pemilihan di desa baik Pildes, yang lebih demokratis berdasarkan asas asas pemilu.
- Meningkatkan fungsi fungsi sosialisasi di desa Takengon Barat seperti melalui website Desa
- Adanya rumusan potensi kerawanan Pemilu, Pemilihan dan Pildes.
Ahirnya pihak Panwaslih Aceh Tengah mengunakan analisis SWOT dalam menetapkan Takengon Barat sebagai kampung demokrasi.
Kekuatan:
- Adanya anggaran dana desa
- Memiliki sarana publikasi
- Letak desa yang berdekatan dengan kota
- Struktur perangkat desa yang baku dan keputusan diambil melalui musyawarah desa
- Adanya tokoh-tokoh yang berpengaruh di desa
- Tokoh-tokoh dari keberagaman etnis dapat dijadikan sebagai motor penggerak program
Peluang
- Perlu adanya program Pendidikan politik bersama penyelenggara pemilu
- Dapat ikut menyebarluaskan program Pendidikan politik melalui website desa
- Aktor eksternal dapat mendukung dan menciptakan program Pendidikan politik
- Program desa dapat sangat mudah masuk dikarenakan letak strategis desa, keberagaman etnis, dan sebaran jumlah penduduk yang tidak luas
Segi kelemahanya:
- Banyaknya penduduk yang berpendidikan rendah
- Mata pencaharian penduduk mayoritas pedagang, petani dan buruh
- Tidak adanya sarana untuk pelaksanaan pertemuan yang memadai
- Kurangnya lahan untuk meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat
Dari segi ancaman:
- Mutasi/mobilitas penduduk yang sangat tinggi berpotensi peningkatan jumlah golput
- Tingkat Pendidikan yang rendah dan terdapatnya 62% Kepala keluarga kurang mampu berpotensi memunculkan money politik
- Letak desa yang strategis/sumber kepentingan, sangat rentan terhadap kecurangan dalam pemilu
- Dengan tingginya keberagaman etnis memunculkan kelompok-kelompok kecil berdasarkan etnis yang gampang dipengaruhi
Oleh karena itu, pihak Panwaslih juga menganalisa apa yang harus dilakukan Takengon Barat dalam membangun demokrasi.
Strategi SO
- Dengan tersedianya anggaran dana desa dapat dibuatkan program Pendidikan politik yang dilibatkan penyelenggara pemilu
- Dengan adanya website desa dapat ikut menyebarluaskan informasi di desa yang bersangkutan
- Dengan adanya tokoh-tokoh internal dan eksternal maupun tokoh etnis diharapkan program dapat berjalan
Strategi ST
- Dengan adanya anggaran desa yang penggunaannya berdasarkan musyawarah di desa oleh perangkat desa perlu dibuatkan strategi
- Program Pendidikan politik bagi masyarakat untuk meminimalisir golput dan meningkatkan administrasi kependudukan di desa
- Pendidikan politik mengurangi money politik
- Mencegah kecurangan dalam pesta demokrasi
Strategi WO
- Strategi Pendidikan politik bagi penduduk yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan
mayoritas pedagang, petani dan buruh
- Membuat MoU dengan pihak- pihak yang berkompeten dengan Pendidikan politik
(Panwaslih, KIP)
Strategi WT
Dengan banyaknya masyarakat yang memiliki Pendidikan rendah, perlu dibuat strategi agar membuka wawasan masyarakat tentang demokrasi. Mendorong desa menganggarkan program pendidikan politik yang melibatkan penyelenggara pemilu.
Sosialisasi Panwaslih Aceh Tengah kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan berdemokrasi. Sosialisasi peran serta masyarakat dalam Pengawasan Pemilu, Pemilihan dan Pildes.
Mendorong pendataan kependudukan desa Takengon Barat yang lebih terinci (data kematian, pindah masuk, pindah keluar, dan lain-lain)
Sosialisasi terkait dengan pencegahan pelanggaran dan teknik mediasi dalam penyelesaian sengketa pada Pilkades-Pemilu-Pemilihan.
Untuk menjadikan Takengon Barat sebagai kampung demokrasi pengawasan partisipatif, pihak Panwaslih Aceh Tengah menjadwalkan kegiatan pembinaan sejak Oktober 2021 ini hingga Desember 2021.
“Semoga dengan adanya penobatan Kampung Takengon Barat sebagai kampung demokrasi, tingkat kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi semakin baik, untuk itu diperlukan partisipasi semua pihak dalam mewujudkanya,” sebut Reje Takengon Barat, Zakaria.